Kepailitan lintas batas di kawasan Balkan

Abstrak
Dalam dunia yang terus berkembang, penting untuk menjaga hubungan perdagangan dan investasi melalui pembentukan aturan yang jelas untuk kerja sama antara pengadilan nasional dan praktisi dari berbagai yurisdiksi dalam kasus kebangkrutan lintas batas. Sementara ketentuan umum dalam hukum nasional atau dalam perjanjian yang mengatur kerja sama dalam proses perdata asing bermanfaat, ketentuan khusus dalam undang-undang kebangkrutan yang mengatur pengelolaan proses kebangkrutan dengan unsur lintas batas berkontribusi pada kepastian hukum dan mendukung arus perdagangan internasional dan investasi asing langsung. Ini bahkan dapat memberi sinyal kepada calon investor tentang keterbukaan yurisdiksi tertentu terhadap investasi dan perdagangan asing. Seperangkat aturan atau kerangka kerja untuk kerja sama internasional dalam kasus kebangkrutan lintas batas memungkinkan pengambilan keputusan peradilan yang efisien dan secara positif memengaruhi hasil kebangkrutan, mulai dari pelestarian aset harta pailit hingga alokasi aset tersebut secara adil kepada kreditor yang terdampak dan keberhasilan penyelamatan bisnis yang pailit. Pentingnya pokok bahasan ini dicontohkan oleh upaya global untuk mencapai kerja sama kebangkrutan lintas batas yang lebih besar dan harmonisasi hukum kebangkrutan substantif. Upaya tersebut mencakup Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Kepailitan Lintas Batas dan Panduan Legislatif tentang Hukum Kepailitan, serta inisiatif regional seperti Peraturan Kepailitan Uni Eropa yang Diubah dan Undang-Undang Seragam tentang Prosedur Kepailitan oleh Organisasi untuk Harmonisasi Hukum Bisnis di Afrika, yang telah menyelaraskan aturan kepailitan lintas batas di seluruh negara anggota. Artikel ini menggunakan analisis ekonomi, yurisprudensi terkini, dan teori hukum untuk mengeksplorasi pentingnya dan evolusi kerangka kerja kepailitan lintas batas di negara-negara Balkan tertentu: Yunani, Rumania, dan Serbia.